Islam dan Sejarahnya
Kajian Akademis Sejarah Agama Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah ﷺ
Awal Mula Sejarah Islam
1. Dalam kajian historis-teologis, awal mula sejarah Islam harus dipahami dalam kerangka kesinambungan wahyu Ilahi yang berpipih dari tradisi nubuwwah terdahulu sehingga kedatangan Nabi Muhammad ﷺ bukanlah fenomena isolatif melainkan puncak yang mengintegrasikan pesan tauhid yang konsisten sejak Nabi Adam;
2. Secara tekstual Al-Qur’an menegaskan kontinuitas ini melalui narasi para nabi dan risalah yang saling berkaitan sehingga pemahaman awal tentang Islam mesti merujuk pada premis bahwa risalah Muhammad ﷺ adalah penutup kenabian dan penyempurnaan syariat;
3. Secara historis sumber primer menunjukkan bahwa wahyu pertama di Gua Hira menandai titik transformatif yang mengalihkan fokus sosial Quraisy dari struktur politeistik ke pengakuan terhadap monoteisme universal, yang kemudian memicu dinamika sosial, politik, dan kultural yang kompleks di Jazirah Arab;
4. Pendekatan filologis terhadap teks Qur’ani dan hadis awal memfasilitasi rekonstruksi konteks Mekah yang menunjukan bagaimana ajakan tauhid, peringatan hari akhir, dan reformasi akhlak membentuk suatu program religius yang sekaligus bersifat etis dan normatif;
5. Dalam perspektif antropologis, periode awal ini memperlihatkan pergeseran paradigma religiositas yang tidak hanya mengubah dimensi ritual tetapi juga mendesain ulang struktur keluarga, solidaritas kabilah, dan relasi ekonomi antara suku-suku yang berinteraksi di lingkungan Makkah;
6. Fakta arkeologis dan kajian sosiologis kontemporer memperkaya pembacaan awal Islam dengan menempatkan Makkah sebagai nodus agama-perdagangan yang menjadi medan interaksi antar budaya serta mempercepat difusi ide baru yang kemudian dikodifikasi oleh wahyu;
7. Dari sisi epistemologi wahyu, primasi Al-Qur’an dan Sunnah dalam menetapkan norma merupakan inti metodologis yang menuntun generasi awal untuk membangun institusi keagamaan yang terorganisir serta mekanisme legitimasi moral;
8. Sebagai implikasi, konsepsi awal Islam melahirkan kategori ummah yang otonom secara normatif sehingga model komunitas yang terbentuk lebih berorientasi pada ketaatan kepada wahyu dan akhlak ketimbang sekadar afiliasi kabilah tradisional;
9. Sumber hadis shahih mencatat bagaimana Nabi ﷺ menyampaikan aspek-aspek fundamental ibadah dan muamalah yang kemudian menjadi tulang punggung praktik keagamaan generasi pertama;
10. Dengan memadukan analisis teks dan konteks, sejarawan Muslim klasik dan modern menegaskan bahwa wejangan awal Islam berfungsi sebagai sebuah program transformasi sosial yang bertujuan menyusun hakiki tatanan moral dan hukum;
11. Dalam terminologi ushul fiqh, prinsip-prinsip awal itu selanjutnya menjadi dasar bagi pengembangan kaidah-kaidah hukum yang memungkinkan kelangsungan hidup komunitas Islam dalam lingkungan plural;
12. Karena itu, memahami awal mula Islam bukan hanya soal kronologi tetapi juga soal teleologi misi kenabian yang menghendaki reformasi nilai dan penegakan keadilan sebagai manifestasi dari wahyu;
13. Selanjutnya, transisi dari dakwah sembunyi-sembunyi ke dakwah terbuka menunjukkan dinamika strategi kenabian yang sensitif terhadap kondisi sosial politik sehingga adaptasi metodologis menjadi ciri khas kepemimpinan Nabi ﷺ;
14. Perlu ditegaskan bahwa narasi awal Islam juga mengandung unsur pendidikan moral yang sistematis, di mana pembentukan karakter individu dan komunitas merupakan tujuan utama sebagaimana termaktub dalam banyak ayat dan riwayat;
15. Dari perspektif perbandingan agama, kelahiran Islam di Makkah memberikan contoh bagaimana tradisi baru dapat muncul sebagai reaksi korektif terhadap praktik keagamaan lokal yang dianggap menyimpang dari konsep tauhid semula;
16. Analisis linguistik terhadap redaksi awal Qur’an menolong menunjukan bagaimana wacana kenabian dibingkai untuk menyentuh aspek emosional, rasional, dan etis masyarakat sehingga resonansi seruan tauhid menjadi luas;
17. Oleh karena itu, kajian awal mula Islam harus diinterogasi secara multidisipliner — menggabungkan teologi, sejarah, sosiologi, dan ilmu bahasa — agar rekonstruksi historisnya tidak reduksionis;
18. Kesimpulannya, fase pembentukan awal Islam menunjukkan sebuah proyek besar pembaruan moral dan institusional yang mendasari seluruh evolusi sejarah Islam selanjutnya;
19. Implikasi dari kajian ini bagi studi kontemporer adalah bahwa pemahaman autentik pengantar Islam mengharuskan rujukan langsung pada Al-Qur’an dan Sunnah serta kajian ilmiah konteks untuk menghindarkan pembacaan anachronistic;
20. Dengan demikian, awal mula sejarah Islam tampil sebagai fenomena historis yang simultan — sebuah wahyu yang mengintervensi tata sosial yang ada dan sebuah proses sosiokultural yang melahirkan institusi-institusi keagamaan baru, semua termaktub dalam teks dan praktik sahabat sebagaimana dicatat dalam tradisi hadits dan sirah.
Islam di Masa Rasulullah ﷺ
1. Periode kenabian Nabi Muhammad ﷺ yang berlangsung sekitar dua puluh tiga tahun merupakan laboratorium normatif di mana Al-Qur’an dan Sunnah dihidupkan secara praktis sehingga setiap aspek kehidupan umat diuji, dibentuk, dan disosialisasikan melalui teladan rasul;
2. Tahap awal dakwah di Makkah menekankan pembentukan aqidah yang kokoh dan pemurnian akhlak personal, sedangkan fase Madinah mengalihkan fokus kepada pembentukan struktur politik, ekonomi, dan hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip wahyu;
3. Secara institusional, masjid nabi menjadi lembaga multifungsi yang memadukan pendidikan, peradilan, dan administrasi publik sehingga kita dapat mengenali model negara Islam awal sebagai integrasi antara spiritualitas dan tata pemerintahan praktis;
4. Piagam Madinah menggambarkan visi kenegaraan yang inklusif namun normatif, mengatur hubungan antar komunitas Muslim dan non-Muslim berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan hak;
5. Kepemimpinan Rasul ﷺ dalam konteks perang dan perdamaian menunjukkan etika perang yang restriktif, dengan tujuan mempertahankan keberlangsungan dakwah dan melindungi masyarakat dari agresi eksternal;
6. Dari kacamata ilmu hadis, banyak riwayat shahih mendokumentasikan praktik ibadah, muamalah, dan tata sosial yang selanjutnya menjadi materi utama bagi pengembangan fiqh dan akhlak Islam;
7. Metode tafsir yang diaplikasikan pada masa kenabian bersifat kontekstual dan pragmatis sehingga teks-teks Qur’ani mendapat pelaksanaan langsung yang memberi preseden hukum dan moral;
8. Nabi ﷺ menempatkan pendidikan sebagai tugas kolektif, menanamkan disiplin ibadah dan etika sosial sebagai syarat kematangan individu yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas kepemimpinan dan administrasi publik;
9. Dalam bidang muamalah, prinsip keadilan dan larangan eksploitasi menjadi sandaran bagi pembentukan peraturan ekonomi yang berimbang, yang kemudian diluruskan oleh para sahabat melalui ijtihad ketika situasi baru muncul;
10. Kepekaan kenabian terhadap konteks lokal memungkinkan penerapan hukum secara bertahap, yang merupakan indikator kebijaksanaan legislatif dalam tradisi Islam proto-negara;
11. Narasi sirah menonjolkan strategi dakwah yang penuh hikmah, negosiasi politik, dan ketegasan moral sehingga pelajaran kepemimpinan Nabi ﷺ menjadi referensi normatif bagi generasi selanjutnya;
12. Sikap Nabi ﷺ terhadap minoritas, termasuk Kitabiyin di Madinah, memperlihatkan bagaimana Islam menegaskan otonomi komunitas berlandaskan kontrak sosial yang dilindungi oleh hukum publik;
13. Secara simbolik, hijrah merupakan indikator peralihan dari komunitas berorientasi suku menuju komunitas berorientasi wahyu, yang menandai dimulainya tradisi politik Islam yang sistematis;
14. Dari perspektif etika publik, banyak keputusan kenegaraan Nabi ﷺ memperlihatkan keseimbangan antara prinsip normatif dan pragmatisme administratif sehingga legitimasi moral dan efektivitas pemerintahan dapat diraih;
15. Dalam doktrin hukum Islam, pengajaran Nabi ﷺ berperan sebagai sunnah yang operasional sehingga penafsiran hukum mendatang sering merujuk pada praktik langsung beliau sebagai primer legitimasi;
16. Selain fungsi normatif, peri kehidupan Nabi ﷺ mengandung dimensi pedagogis yang intens, membentuk karakter sahabat yang nantinya menjadi agen sosialisasi ajaran Islam ke luar Jazirah Arab;
17. Kajian komparatif terhadap teks-teks hadis menegaskan relative continuity antara ajaran moral dan praktik kenegaraan Nabi ﷺ, yang menjadi fondasi metodologis bagi pengembangan maqasid al-syariah;
18. Oleh karena itu, periode kenabian harus dianalisis tidak sekadar sebagai kronik peristiwa tetapi sebagai periode konstruktif yang menginvestasikan normativitas ke dalam institusi sosial dan hukum;
19. Implikasi akademis dari periode ini adalah kebutuhan untuk menegakkan kajian historis kritis yang tetap menghormati otoritas teks namun juga sensitif terhadap kondisi historis dimana teks itu diberlakukan;
20. Akhirnya, kesan historis yang ditinggalkan Nabi ﷺ adalah model integratif antara etika individu, tanggung jawab sosial, dan tata pemerintahan yang berasaskan wahyu, yang menjadi rambu normatif bagi perjalanan sejarah Islam berikutnya.
Islam Pasca Wafatnya Nabi ﷺ
1. Wafatnya Nabi Muhammad ﷺ pada tahun 11 H / 632 M membuka babak baru yang penuh tantangan bagi komunitas Muslim karena pertanyaan mendasar mengenai mekanisme kepemimpinan dan kesinambungan implementasi wahyu menjadi sangat urgent;
2. Pengangkatan Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama merupakan pilihan yang berakar pada praktik syura awal dan kebutuhan mendesak untuk mempertahankan kesatuan umat serta menanggulangi fenomena riddah yang mengancam stabilitas moral dan fiskal komunitas;
3. Kebijakan Abu Bakar dalam menegakkan kewajiban zakat dan menghadapi kelompok murtad merupakan contoh aksi politik yang pragmatis sekaligus teologis, karena menjaga administrasi keagamaan sama artinya menjaga legitimasi syariat;
4. Masa Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua ditandai oleh ekspansi geopolitik yang cepat, reformasi administratif, pengembangan institusi publik, serta fondasi sistem peradilan yang kelak menjadi acuan bagi tata pemerintahan Islam klasik;
5. Keputusan Umar mengenai pembentukan daftar wilayah, sistem pembagian ghanimah, dan pengaturan dompet publik menunjukkan momen-momen penting di mana prinsip-prinsip syariah diadaptasi menjadi parameter kebijakan publik;
6. Pada fase Utsman bin Affan, isu pembukuan mushaf Qur’an muncul sebagai respons terhadap perbedaan bacaan di medan ekspansi, yang merupakan tindakan pencegahan tekstual demi menjaga otentisitas wahyu;
7. Namun di masa Utsman juga muncul tantangan internal berupa ketegangan politik yang mengarah pada krisis legitimasi sehingga menunjukkan fragilitas institusi yang belum mapan secara herediter;
8. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menghadirkan dilema baru berupa konflik internal yang kemudian memicu pecahnya koherensi politik umat dalam bentuk peristiwa Jamal dan Shiffin serta naiknya kelompok-kelompok ekstrem seperti Khawarij;
9. Periode Khulafā’ Rāsyidīn secara keseluruhan memperlihatkan upaya sistematis untuk menerjemahkan wahyu ke dalam kebijakan publik pragmatis sambil mempertahankan prinsip moral dan legalitas yang bersumber pada Qur’an dan Sunnah;
10. Dari sisi ilmu Islam, fase ini menjadi masa konsolidasi sumber-sumber otoritatif karena praktisi awal mulai menstabilkan naskah, tradisi lisan, dan praktik ritual yang kemudian menjadi materi utama ilmu hadis dan tafsir;
11. Secara sosiopolitik, pergeseran dari komunitas proto-negara menuju kekhalifahan terstruktur menghasilkan kebutuhan legitimasi yang mendorong munculnya perangkat hukum dan administrasi yang lebih sistematis;
12. Peran para sahabat sebagai aktor institusional di fase ini sangat krusial karena ijtihad dan keputusan mereka mengekspresikan interpretasi praktis dari teks wahyu pada kondisi riil;
13. Kajian kontemporer mengamati bahwa dinamika internal pada periode pasca-wafat menggambarkan ketegangan antara prinsip universal wahyu dan realitas politik yang memaksa kompromi pragmatic;
14. Fase pasca-wafat juga menimbulkan kebutuhan untuk membuat preseden hukum yang dapat dijadikan rujukan ketika teks tidak memberikan petunjuk langsung, sehingga praktik ijtihad menjadi arena penting bagi kelangsungan hukum Islam;
15. Dalam bidang pendidikan dan transmisi ilmu, periode ini menyaksikan bagaimana generasi sahabat mulai mendidik tabi’in sehingga transfer pengetahuan menjadi lebih sistematik dan terstruktur;
16. Sejumlah keputusan administratif dan yuridis pada masa Khulafā’ Rāsyidīn menjadi fondasi kelembagaan yang memungkinkan ekspansi Islam berlangsung tanpa mengorbankan integritas ajaran dasar;
17. Meski demikian, konflik politik yang muncul membentuk memori kolektif umat tentang bahaya fragmentasi internal yang harus diwaspadai dalam menjaga stabilitas komunitas berlandaskan wahyu;
18. Dari perspektif sejarah intelektual, periode ini dapat dibaca sebagai fase di mana teks dan praktik saling berinteraksi sehingga lahirlah tradisi ulama yang bertugas menjaga keseimbangan antara nash dan konteks;
19. Oleh karenanya, warisan Khulafā’ Rāsyidīn dapat dipandang sebagai kombinasi model kepemimpinan ideal dan pelajaran empiris tentang kompleksitas mengimplementasikan syariat dalam kerangka pemerintahan manusia;
20. Kesimpulannya, pasca wafatnya Nabi ﷺ generasi awal menunjukkan kapasitas adaptif dan resilien dalam mentransformasikan wahyu menjadi struktur sosial-politik yang relatif stabil walaupun diwarnai oleh tantangan internal yang kemudian menjadi bahan refleksi sepanjang sejarah Islam.
Pasca Khulafā’ Rāsyidīn Wafat
1. Setelah masa Khulafā’ Rāsyidīn, sejarah politik Islam memasuki fase kekhalifahan yang lebih tersentralisasi dengan naiknya Dinasti Umayyah yang mentransformasikan mekanisme kepemimpinan dari model syura menjadi monarki yang lebih dynastik;
2. Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah Islam secara geografis hingga ke Al-Andalus dan Indo-Asia, namun ekspansi ini juga membawa konsekuensi administrasi dan budaya yang menuntut adaptasi institusional dalam mengelola keragaman etnis dan agama;
3. Peralihan kekuasaan ke Dinasti Abbasiyah menandai pergeseran pusat gravitasi politik ke Baghdad dan pembukaan era intelektual yang produktif, di mana ilmu pengetahuan, filsafat, dan studi agama berkembang pesat;
4. Pada masa Abbasiyah muncul sistem pendidikan formal, perpustakaan besar, dan patronase ilmiah yang memungkinkan sintesis antara tradisi Islam dan pemikiran Yunani-Parsi, sehingga tradisi ilmiah Islam menjadi warisan peradaban global;
5. Periode ini juga menyaksikan konsolidasi madzhab-madzhab fiqh yang kemudian menjadi kerangka hukum lokal di berbagai kawasan, di mana Imam-imam besar mengembangkan metodologi ushuliyyah untuk merespons kompleksitas sosial;
6. Munculnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali dapat dipahami sebagai dialektika internal dalam usaha mensistematiskan hukum Islam sesuai konteks geografis dan kebiasaan lokal tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat;
7. Puncak tradisi ilmu hadis dan tafsir juga terjadi pada fase ini, sehingga koleksi seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim serta karya tafsir besar menjadi rujukan normative yang menjaga kontinuitas penafsiran;
8. Namun demikian, lintasan sejarah pasca Khulafā’ Rāsyidīn juga dipenuhi dengan dinamika konflik, sekularisasi kekuasaan, dan fragmentasi politik yang pada akhirnya melemahkan kohesi institusional di beberapa wilayah;
9. Invasi Mongol pada abad ke-13 yang menumbangkan Baghdad merupakan titik kritis yang menandai kerentanan superstruktur politik Islam terhadap guncangan eksternal dan memaksa regenerasi institusi keilmuan di pusat-pusat lain seperti Damaskus, Kairo, dan Samarkand;
10. Pada saat yang sama, Islam terus menyebar ke Asia Tenggara dan Afrika melalui jalur perdagangan dan dakwah sehingga jaringan global Muslim semakin kompleks dan beragam dalam praktik budaya namun tetap terikat oleh norma agama yang sama;
11. Era pasca Khulafā’ Rāsyidīn menunjukkan bagaimana dinamika politik dapat mendorong inovasi intelektual namun sekaligus menimbulkan tantangan terhadap autentisitas praktik agama ketika kekuasaan politis menginstrumentalisasi simbol-simbol keagamaan;
12. Kehidupan intelektual pada masa ini melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Al-Ghazali yang merekonsiliasi akidah, tasawuf, dan hukum sehingga muncul sintesis keilmuan yang bertahan hingga era modern;
13. Tradisi maritim dan perdagangan juga memainkan peranan penting dalam difusi Islam secara damai ke pulau-pulau Asia Tenggara, di mana pesan moral dan hukum Islam diadaptasi ke dalam ranah adat dan kultur lokal;
14. Seiring waktu, fenomena-fenomena seperti korupsi birokratis, persaingan elit, dan fragmentasi wilayah menyebabkan daerah-daerah tertentu mengalami stagnasi sementara pusat ilmu mengalami transformasi ke arah yang lebih plural;
15. Namun warisan ilmiah era Abbasiyah dan selanjutnya — dalam bentuk manuskrip, madrasah, dan tradisi oral — memastikan keberlangsungan kajian teologi, hukum, dan etika dalam komunitas Islam global;
16. Periode ini mengajarkan bahwa kemajuan ilmiah dan kebudayaan dapat beriringan dengan jatuh-bangunnya struktur politik, sehingga kajian sejarah Islam harus menimbang faktor kelembagaan dan intelektual secara bersamaan;
17. Lahirnya lembaga-lembaga hukum dan pendidikan yang lebih formal pada era-era berikutnya memperlihatkan adaptasi Islam dalam menjaga otoritas normatifnya di tengah tantangan administrasi yang semakin kompleks;
18. Konsekuensinya, tradisi interpretatif Islam mengalami pendiversifikasian sehingga praktik fiqh dan tata sosial bisa berbeda antardaerah namun tetap mempertahankan rujukan Qur’an dan Sunnah;
19. Di tingkat mikro, pengalaman komunitas Muslim pasca Khulafā’ Rāsyidīn menjadi cermin dari kemampuan agama untuk beradaptasi sambil mempertahankan pusat normatifnya;
20. Dengan demikian, era pasca Khulafā’ Rāsyidīn menampilkan pola kombinasi ekspansi politik, puncak intelektual, fragmentasi institusional, serta difusi budaya yang bersama-sama membentuk mosaik kompleks sejarah Islam dunia.
Islam di Era Kontemporer
1. Era kontemporer bagi umat Islam ditandai oleh proses modernisasi, kolonialisme, dan globalisasi yang menghasilkan tantangan dan peluang baru dalam mempraktikkan syariat serta merumuskan posisi agama dalam negara-bangsa modern;
2. Pengalaman kolonial pada abad ke-19 dan ke-20 mengganggu struktur politik tradisional dunia Islam, namun sekaligus memicu gerakan pembaharuan (tajdid) yang berupaya merevitalisasi khazanah Islam dalam kerangka respon terhadap ilmu pengetahuan modern;
3. Kebangkitan intelektual dan politik Islam modern mencakup spektrum luas mulai dari reformis rasional hingga gerakan konservatif yang masing-masing menawarkan model berbeda mengenai hubungan agama dan negara;
4. Perkembangan media massa, pendidikan modern, dan komunikasi global membuat wacana keagamaan lebih cepat menyebar sehingga ulama kontemporer harus menghadapi tantangan otoritas ilmu yang tersebar;
5. Di ranah hukum dan etika, Kemunculan konsep maqasid al-syariah dan ijtihad modern menjadi alat teoretis untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti hak asasi manusia, bioetika, dan ekonomi syariah;
6. Secara demografis, Islam tetap tumbuh pesat dan menjadi salah satu agama terbesar dunia sehingga isu-isu seperti urbanisasi, pendidikan, dan ekonomi Muslim memiliki implikasi global;
7. Dalam praktik keagamaan, terdapat dinamika yang memperlihatkan kombinasi antara upaya kembalinya sebagian umat pada pemahaman salafiyah dan sekaligus adaptasi terhadap nuansa lokal yang pragmatis;
8. Pergulatan dengan fenomena radikalisme dan ekstremisme memunculkan kebutuhan mendesak bagi upaya deradikalisasi yang berbasis argumentasi teologis, pendidikan moderat, dan inklusi sosial;
9. Globalisasi juga memfasilitasi jaringan transnasional Muslim yang berkontribusi pada pertukaran intelektual, NGO berbasis Islam, dan lembaga finansial syariah yang menghubungkan pasar global;
10. Tantangan gender dan peran perempuan dalam ruang publik menjadi bagian dari diskursus kontemporer yang menuntut penafsiran tekstual yang sensitif terhadap konteks sosial tanpa mengabaikan prinsip Qur’ani;
11. Perubahan teknologi informasi memberikan platform baru bagi dakwah digital, pendidikan agama daring, dan debat publik yang mempengaruhi cara umat memahami teks dan tradisi;
12. Sektor ekonomi Muslim mengalami revitalisasi melalui instrumen keuangan dan bisnis yang menyelaraskan prinsip syariah dengan praktik pasar modern sehingga muncul ekosistem industri halal dan keuangan Islam;
13. Pada level negara, variasi model hubungan agama-negara mulai dari sekuler hingga teokratik menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal yang mengakomodasi kompleksitas masyarakat Muslim kontemporer;
14. Akademia Islam modern terus berkembang, menghasilkan kajian interdisipliner yang menggabungkan hukum, ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik untuk merumuskan jawaban kontekstual terhadap isu zaman;
15. Upaya revitalisasi tradisi hadis dan tafsir juga terjadi lewat terjemahan, kritisisme tekstual, dan proyek digitalisasi manuskrip klasik yang membuka akses luas ke sumber primer;
16. Persoalan lingkungan, perubahan iklim, dan tanggung jawab moral terhadap ciptaan turut memasuki ranah diskursus Islam kontemporer dengan pengembangan etika lingkungan berbasis maqasid;
17. Di kancah internasional, politik identitas Muslim menjadi faktor penting dalam diplomasi, konflik, serta gerakan solidaritas transnasional yang menuntut perhatian terhadap isu kemanusiaan;
18. Tantangan internal seperti korupsi, ketidakadilan ekonomi, dan konflik sektarian menuntut strategi pembaharuan struktural yang berpijak pada prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam tradisi Islam;
19. Oleh karena itu, masa kontemporer harus dipahami sebagai fase di mana tradisi keilmuan Islam sedang berinteraksi dinamis dengan tuntutan modernitas sehingga dihasilkan model-model interpretasi yang beragam;
20. Kesimpulannya, perjalanan Islam di era kontemporer memperlihatkan kapasitas adaptif yang signifikan sekaligus menegaskan kebutuhan dialog terus-menerus antara otoritas tradisional dan tuntutan kontekstual demi kelangsungan relevansi ajaran bagi umat global.
Posting Komentar untuk "Islam dan Sejarahnya"